Kuasa Hukum PT Geo Dipa Energi

Tidak Ada Tindak Penipuan, yang Ada Kriminalisasi Terhadap BUMN

Fokusbisnis.com, Jakarta – Penuntut Umum terlihat kesulitan memberikan bukti-bukti terhadap dakwaanya, karena kasus yang dituduhkannya sebenarnya adalah murni kasus perdata.

“Tidak adanya keterangan saksi-saksi yang dapat membuktikan dalil-dalil Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan,” kata Kuasa Hukum PT Geo Dipa Energi (Persero) Heru Mardijarto, S.H. MBA. seusai persidangan di Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Bukan itu saja, menurut Heru, Penuntut Umum juga terlihat sulit untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli untuk membuktikan Surat Dakwaan.

Pada persidangan, seharusnya ada dua orang saksi dari yaitu Ari Soemarno (mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Chairul Huda (Ahli Hukum Pidana). Namun tidak bisa dihadirkan karena Ari Soemarno sakit, dan Chairul Huda tidak menghadiri persidangan.

“Hal ini justru semakin menunjukkan bahwa tidak pernah terjadi tindak pidana penipuan dan telah terjadi kriminalisasi terhadap Terdakwa maupun Geo Dipa,” kata Heru.
 
Menurutnya, sejak awal pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sampai dengan saat ini, jelas dan terang terbukti bahwa tidak ada satu pun unsur tindak pidana penipuan yang terpenuhi.

“Perkara ini terbukti murni merupakan permasalahan perdata, sebab peristiwa yang dianggap telah terjadi di dalam perkara ini timbul akibat hubungan kontraktual antara Bumigas dan Geo Dipa berdasarkan Perjanjian KTR.001,” katanya.

Heru yang didamping para pengacara dari dari Kantor Hukum Makarim & Taira S, itu menegaskan bahwa, apabila pengadilan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi dunia pengusahaan panas bumi dan penegakkan hukum di Indonesia,

“Pasti akan menghambat program Pemerintah Republik Indonesia untuk ketahanan energi listrik 35.000 MW sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden RI,” kata Heru.

Sebelumnya, Heru juga menuding bahwa kasus ini mengandung unsur kriminalisasi dengan modus menggeser kasus perdata kepada kasus pidana.

Padahal, asal mula kasus ini adalah pada tahun 2005 saat GDE dan Bumigas kerja sama dengan kewajiban Bumigas membuat lima unit PLTPB, yaitu PLTPB Dieng 2, Dieng 3, Patuha 1, 2 dan Patuha 3.

Dalam kontraknya disebutkan  juga Bumigas yang menanggung seluruh pembiayaannya, kemudian menyerahkan pembangkit yang sudah selesai dan siap beroperasi secara komersial kepada GDE, dan mengoperasikan bersama melalui perusahaan operating and maintenance (O&M) patungan Bumigas dan GDE.

Namun pada pelaksanaannya yang berlaku efektif pada 1 Februari sampai dengan Desember 2005, Bumigas belum juga melaksanakan kegiatan fisik pembangunan proyek. Geo Dipa lantas memberi peringatan kepada Bumigas, namun tak dihiraukan, bahkan sampai peringatan ke 5 di bulan Juni 2006. 

“Geo Dipa masih sabar, diberi kesempatan lagi selama 6 bulan sampai Desember 2006, Bumigas tetap tak melaksanakan  pekerjaan berdasarkan kontrak,” Kata Heru.

Akhirnya, menurut Heru, pada 7 Mei 2007, Geo Dipa mengirim notice of default kepada Bumigas. Isinya antara lain, bila Bumigas tidak memenuhi kewajibannya dalam 30 hari, maka tanpa pemberitahuan GDE mengajukan penyelesaian kontrak melalui Arbitrase Nasional. 

“Akhirnya, 26 November 2007 Geo Dipa resmi ajukan melalui Arbitrase BANI, karena Bumigas ciderai janji,” kata Heru.

Kemudian pada 17 Juli 2008, Arbitrase melalui putusan No 27/XI/ARB-BANI/2007, menyatakan Bumigas melakukan cidera janji, dan menyatakan memutus kontrak keduanya di hari itu juga. Setelah itulah Bumigas melakukan upaya berbagai cara membawa persoalan ini ke ranah hukum. (vin)