Sumber Daya Alam untuk Keadilan Melalui Pembangunan Ekonomi Berkeadilan

Sumber Daya Alam untuk Keadilan Melalui Pembangunan Ekonomi Berkeadilan

Fokusbisnis.com, Jakarta – Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara terpadat di dunia dengan populasi mencapai 256 juta jiwa. Kepemilikan lahan perkapita sangat kecil dan tidak akan produktif apabila untuk pengusahaan pertanian atau perkebunan, terutama di Jawa yang rata-ratanya hanya 0,08 hektar/kapita.

Apabila Kawasan Hutan dikeluarkan dari perhitungan, rata-rata kepemilikan lahan akan menjadi semakin kecil. Empat pulau utama, Jawa, Sumatera, Sulawesi bahkan Papua nilai rata-ratanya masih di bawah 1 hektar/kapita. Hanya pulau Kalimantan yang kepemilikan rata-ratanya di atas 1 hektar/kapita.

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk tersebut, maka dapat dilihat bahwa ada ketimpangan persebaran penduduk antara pulau Jawa dengan luar Jawa, khususnya Papua dan Kalimantan.

Ketimpangan tersebut tidak hanya dari sisi persebaran sumber daya manusia, namun juga dari sisi ekonomi yang digambarkan dari rasio gini perprovinsi. Provinsi-provinsi di Jawa rata-rata memiliki rasio gini yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di luar Jawa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan ini, khususnya bagi kelompok kecil atau lemah, maka tidak cukup hanya memberikan equality atau kesamaan perlakuan, namun juga perlu diberikan keadilan khususnya modal (equity) kepada mereka.

Kebijakan Pemerataan Ekonomi sebagai kebijakan ekonomi afirmatif berfokus pada Lahan, Kesempatan, dan Kemampuan Sumber Daya Manusia yang mempunyai daya saing.

“Distribusi kepemilikan lahan di Indonesia khususnya di Jawa lebih mengkhawatirkan. Oleh karena itu, lahan merupakan salah satu pilar utama dari kebijakan ini,” ungkap Darmin saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017, Rabu (2/8/2017), di Jakarta.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Berfokus pada lahan, salah satu program yang akan difokuskan adalah Reforma Agraria yang akan mendistribusikan lahan untuk mengurangi ketimpangan. Golden rule untuk lahan Reforma Agraria adalah lahan harus diusahakan (tidak menjadi idle land atau diperjualbelikan), ada batasan kepemilikan lahan, dan pengelolaannya dilakukan secara klaster. Batasan kepemilikan lahan akan dilakukan dengan menimbang kepadatan penduduk, jumlah penduduk miskin, ketimpangan kepemilikan lahan, dan jenis pemanfaatan lahan.

Darmin juga menegaskan budidaya tanaman pangan atau perkebunan dilakukan secara klaster untuk meningkatkan produktivitas dan skala keekonomian. “Pengusahaan lahan nantinya harus dilakukan secara klaster. Klaster jangan hanya 5 hektar, katakanlah 70-100 hektar,” imbuhnya.

Guna menjalankan skema klaster, lanjut Darmin, dibutuhkan aspek-aspek yang harus dipenuhi yaitu perlunya bibit unggul, praktik berkebun yang baik, fasilitas paska panen, penguatan kelembagaan petani, perbaikan teknologi pertanian, dan kepastian offtaker. Semua hal ini dibutuhkan untuk menjamin produktivitas dan efisiensi budidaya pertanian atau perkebunan dengan skema klaster. (nwi)