Pengacara Geo Dipa Lia

Selalu Persoalkan Perijinan, BUMN Geo Dipa Enegi Hadirkan Saksi Ahli Lagi

Fokusbisnis.com, Jakarta – Agenda persidangan ke-15 perkara pidana atas nama mantan Dirut PT Geo Dipa Energi (Persero) Samsudin Warsa dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah pemeriksaan Ahli dari pihak terdakwa.

Dalam kesempatan ini, Geo Dipa menghadirkan Ahli di bidang Panas Bumi & Hukum Panas Bumi, yaitu Dr. Ir. Madjedi Hasan, MPE, M.H.
 
“Penuntut Umum selalu mempermasalahkan hak/kewenangan/izin yang dimiliki oleh Geo Dipa untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng dan Patuha,” kata Kuasa Hukum Geo Dipa Lia Alizia SH di Jakarta (10/5/2017).

Padahal, menurut Lia, Geo Dipa, sebagai satu-satunya BUMN yang mengelola panas bumi, telah diberikan hak/kewenangan/izin oleh Pemerintah Indonesia untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng dan Patuha sejak awal didirikan.

Karena itu, pihaknya menghadirkan saksi ahli di bidang panas bumi yaitu Madjedi Hasan, untuk menerangkan, antara lain, sejarah dan bentuk perizinan panas bumi di Indonesia. 
 
“Dengan diperiksanya Madjedi Hasan di dalam persidangan, kami berharap Penuntut Umum, Majelis Hakim dan masyarakat Indonesia pada umumnya dapat memahami bahwa, pada faktanya, Geo Dipa secara hukum telah memiliki hak/kewenangan/izin untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng dan Patuha sejak Geo Dipa didirikan,” katanya.

Kehadiran saksi ahli ini, menurut Lia, juga diharapkan dapat membuktikan bahwa klaim Bumigas dan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak berdasarkan hukum.

Apalagi soal perijinan yang sudah ada ini juga sudah diakui dan ditegaskan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan termasuk salah satu saksi, yaitu Ketua Tim pembentukan Geo Dipa dari Pertamina, Surya Darma.

Menurut keterangan Surya Darma di dalam persidangan tanggal 3 Mei 2017, kewenangan/hak/izin Geo Dipa untuk mengelola wilayah panas bumi di Dieng dan Patuha telah ada sejak awal Geo Dipa dibentuk dan didirikan atas perintah dari Pemerintah Indonesia.

“Surya Darma juga menjelaskan bahwa apabila kegiatan yang dilakukan oleh Geo Dipa dianggap sebagai kegiatan yang ilegal, Pemerintah Indonesia merupakan pihak pertama yang akan menghentikan kegiatan Geo Dipa dan bukan Bumigas,” kata Lia.

Lia Alizia, S.H., Heru Mardijarto, S.H., MBA, Yusfa Perdana, S.H. dan Rudy Andreas Sitorus, S.H. adalah kuasa hukum dari Kantor Hukum Makarim & Taira S, yang selalu mendampingi terdakwa.

Seperti diketahui, di dalam Surat Dakwaan, Penuntut Umum telah menuduh Geo Dipa tidak memiliki izin untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng dan Patuha sehingga dianggap telah melakukan penipuan terhadap Bumigas. (tim)