jokowi

Rangkap Jabatan BUMN Bisa Timbulkan Konflik Kepentingan

Fokusbisnis.com, Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla belum mampu menyelenggarakan pemerintah efektif dan transparan. Terbukti rangkap jabatan di lingkungan BUMN menjadi masalah yang belum selesai.

Padahal Pasal 17 UU No 25 tahun 2009 secara tegas melarang pejabat publik untuk merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Sayangnya, pemerintah belum konsisten terkait regulasi tersebut.

“Pasal 17 UU No. 25 tahun 2009 secara tegas melarang pejabat publik untuk merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah,” kata Koordinator Forum Peduli BUMN di Jakarta, Senin (22/5/2017).

Menurut Rimadhon harusnya rangkap jabatan pejabat segera dibatasi. Mereka tidak boleh lagi menjabat komisaris lebih dari satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“BUMN memiliki peran vital dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sehingga harus membutuhkan profesionalitas,” katanya.

Lanjut dia, BUMN jangan hanya dijadikan penghasilan tambahan bagi komisaris-komisaris yang rangkap jabatan. BUMN ini milik rakyat sehingga harus mampu mensejahterakan rakyat bukan memperkaya para komisaris.

“Pada dasarnya rangkap jabatan di bidang profesi apapun di Kementerian atau lembaga publik manapun jelas akan menimbulkan konflik kepentingan dan menurunkan kualitas profesionalisme. Konflik kepentingan tentu akan semakin tajam karena status ganda fungsi dan profesi yang disandang seseorang,” katanya.

Selain itu, rangkap jabatan pejabat di perusahaan BUMN juga telah merusak rasa kemanusiaan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti pada sila-sila yang terdapat dalam Pancasila.

“Untuk itulah harus ada pembagian peran dan fungsi yang jelas dalam setiap profesi,” tegas Rimadhon.

Menteri BUMN diminta segera membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur rangkap jabatan pejabat menjadi Komisaris BUMN. Hingga masalah rangkap penghasilan.

Kebiasaan rezim saat ini yang menempatkan orang bukan kompetensinya sebagai komisaris BUMN sangat buruk.

“Tim sukses, kolega, atau bahkan pengamat yang dulu mendukung Presiden Jokowi saat pilpres, didudukkan sebagai komisaris. Padahal, tidak memiliki kompetensi sesuai bidang usaha BUMN-nya,” jelasnya. (jsn)