Sidang Kriminalisasi Geo Dipa BUMN

Persoalkan Perijinan yang Sudah Jelas, Upaya Kriminalisasi BUMN Geo Dipa Terus Berlangsung

Fokusbisnis.com, Jakarta – Pada saat ini sedang terjadi proses kriminalisasi terhadap BUMN panas bumi PT Geo Dipa Energi (Persero), yang menyebabkan terhambatnya sejumlah proyek Dieng Patuha yang merupakan aset negara. Masalah perijinan menjadi persoalan yang dibawa oleh PT Bumigas Energi ke ranah hukum.

“Geo Dipa sedang dikriminalisasi soal perijinan. Padahal, di dalam persidangan, terungkap fakta bahwa struktur perizinan yang dimiliki oleh Geo Dipa adalah serupa dengan perizinan yang dimiliki oleh PT Pertamina Geothermal Energi (PGE),” kata Heru Mardijarto, S.H., MBA., di Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Heru menjelaskan hal tersebut setelah persidangan ke sembilan mantan Dirut Geo Dipa Samsudin Warsa di PN Jaksel. Heru Mardijarto, S.H., MBA., bersama-sama dengan Lia Alizia, S.H., Yusfa Perdana, S.H. dan Rudy Andreas Halomoan Sitorus, S.H., dari Kantor Hukum Makarim & Taira S. adalah tim kuasa hukum Samsudin Warsa.

Menurut Heru, apabila Geo Dipa dianggap tidak memiliki izin untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng-Patuha, maka Badan Usaha Milik Negara lainnya, yaitu PGE, juga telah melakukan kegiatannya secara tidak sah.

“Hal ini dapat berujung kepada kesimpulan bahwa seluruh proyek pengelolaan panas bumi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dipidana,” katanya.

Oleh karena itu, mestinya majelis hakim dapat melihat secara jelas bahwa Surat Dakwaan yang dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, sebab tidak ada satu pun saksi yang dapat membuktikan uraian Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan.

Sejak awal pemeriksaan, tidak satu pun elemen dugaan tindak pidana penipuan terpenuhi. Perkara ini terbukti murni adalah permasalahan perdata.

Sebab peristiwa yang dianggap telah terjadi di dalam perkara ini timbul akibat hubungan kontraktual antara Bumigas dan Geo Dipa berdasarkan Perjanjian KTR.001, yaitu gagalnya Bumigas memenuhi kewajiban yang telah disepakati.

Jika pengadilan salah mengambil keputusan dalam persidangan maka menjadi preseden buruk bagi pengusahaan panas bumi dan penegakkan hukum di Indonesia.

“Artinya, mereka telah menghambat program Pemerintah Republik Indonesia untuk ketahanan energi listrik 35.000 MW sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia,” katanya.

Keterangan Saksi-Saksi

Agenda persidangan pada Rabu (15/3/2017) adalah pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Penuntut Umum, yaitu Susyanto, S.H., M.Hum. (mantan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM) dan Kodar Hardjawinata, S.H. (pensiunan PT PLN) dan Pegawai On Call PT Geo Dipa. Sedangkan Ari Soemarno (mantan Dirut Pertamina) yang dijadwalkan menjadi saksi namun tidak dapat hadir di persidangan tanpa adanya penjelasan lebih lanjut.

Sebagaimana 9 (sembilan) orang saksi dari Penuntut Umum yang telah diperiksa di persidangan-persidangan sebelumnya, pada persidangan kali ini pun tidak ada satupun keterangan saksi, yang dapat membuktikan telah terjadinya tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa maupun Geo Dipa.

Berikut di bawah ini ringkasan dari keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut:

1. Saksi Susyanto, S.H., M.Hum.

Saksi merupakan mantan Kepala Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) dan pada saat ini menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian ESDM.

Pada pokoknya, Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan hukum yang terjadi antara Geo Dipa dan Bumigas. Saksi baru mengetahui adanya permasalahan antara kedua belah pihak tersebut pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik perkara ini.

Selanjutnya, bertentangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Saksi menjelaskan bahwa, pada faktanya, sejak awal didirikan Geo Dipa telah diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng-Patuha sesuai dengan instruksi Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM terkait dengan pengelolaan aset eks HCL/PPL (sekarang wilayah panas bumi Dieng-Patuha).

Saksi juga menyampaikan bahwa, pada saat Geo Dipa didirikan sampai dengan beberapa saat setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (“UU Panas Bumi”), peraturan mengenai perizinan di bidang panas bumi belum terlalu jelas sehingga terdapat kesimpang-siuran mengenai perizinan di bidang panas bumi.

Terkait hal ini, Saksi menjelaskan bahwa Keputusan ESDM pada tahun 2012 dan 2014 (yang masing-masing berlaku sejak 1 Januari 2007) terkait dengan pemberian wilayah panas bumi Dieng-Patuha kepada Geo Dipa hanya merupakan penegasan bahwa Geo Dipa diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng-Patuha dimana sebenarnya kewenangan atau izin atau hak Geo Dipa untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng-Patuha sudah ada sejak Geo Dipa didirikan yaitu Surat Menteri Keuangan tahun 2001.

Karena Menteri ESDM telah mengeluarkan keputusan mengenai penegasan kewenangan pengelolaan wilayah panas bumi Dieng-Patuha kepada Geo Dipa, Saksi menyatakan bahwa Pemerintah telah mengakui tahap-tahap pendirian dan pemberian hak pengelolaan atas wilayah Dieng-Patuha kepada Geo Dipa yang dilakukan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Keuangan dan ESDM pada tahun 2001, Joint Development Agreement antara PLN dan Pertamina dan Surat dari Pertamina No. 1083/C00000/2006-S0 tertanggal 27 September 2006 perihal Hak Pengelolaan atas wilayah panas bumi Dieng-Patuha kepada Geo Dipa.

Saksi menjelaskan salah satu dasar hukum yang menjadi pertimbangan diterbitkannya Keputusan ESDM tahun 2012 dan 2014 adalah Surat Menteri Keuangan tahun 2001.

Di dalam persidangan, Saksi juga menyatakan bahwa struktur perizinan yang dimiliki oleh Geo Dipa adalah serupa dengan perizinan yang dimiliki oleh PT Pertamina Geothermal Energi (“PGE”). Namun, penegasan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dilakukan melalui keputusan yang berbeda.

Saksi juga menjelaskan bahwa istilah izin konsesi hanya dikenal pada zaman Hindia-Belanda dan tidak dikenal di dalam rezim hukum panas bumi di Indonesia karena konsep izin konsesi di bidang panas bumi bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

Oleh karena itu, Wilayah Kuasa Pengusahaan Panas Bumi (WKP), yang merupakan milik Negara, tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun (termasuk kontraktor) atau dijadikan jaminan dalam bentuk apapun kecuali hal tersebut diperintahkan secara tegas oleh Negara.

Saksi juga menjelaskan apabila kontraktor mendalilkan bahwa kontraktor tidak dapat memperoleh pendanaan karena tidak adanya pengalihan WKP hal itu tidak relevan karena apabila kontraktor tidak memperoleh pendanaan hal itu merupakan resiko bisnis.

2. Saksi Kodar Hardjawinata, S.H.

Saksi pada pokoknya menjelaskan bahwa Geo Dipa secara khusus dibentuk oleh Pertamina dan PLN untuk mengelola wilayah panas bumi Dieng-Patuha atas perintah Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2001.

Bertentangan dengan isi Surat Dakwaan, Saksi menyatakan bahwa Geo Dipa telah diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan wilayah panas bumi Dieng-Patuha berdasarkan Joint Development Agreement antara Pertamina dan PLN, dan bahkan sejak didirikan Geo Dipa telah diberikan hak pengelolaan terhadap aset pemerintah di wilayah panas bumi Dieng-Patuha.

Selanjutnya, Saksi menjelaskan bahwa struktur perizinan yang dimiliki oleh Geo Dipa tidak tunduk kepada rezim UU Panas Bumi berdasarkan ketentuan peralihan UU Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi.

Oleh karenanya, Surat Keputusan Menteri ESDM pada tahun 2012 dan 2014 terkait dengan pemberian wilayah panas bumi Dieng-Patuha kepada Geo Dipa hanya bersifat penegasan, sebab hak pengelolaam tersebut telah dimiliki oleh Geo Dipa sejak awal didirikan yaitu berdasarkan Surat Menteri Keuangan tahun 2001.

Saksi juga menjelaskan bahwa Geo Dipa sama sekali tidak pernah mendapatkan keuntungan atas hubungan kontraktual dengan Bumigas karena, pada faktanya, Bumigas tidak pernah melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian KTR.001. (vin)