BUMN Geo Dipa.

Permasalahan Perdata Tidak Patut Diselesaikan Secara Hukum Pidana

Fokusbisnis.com, Jakarta – Potensi panas bumi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng dan Patuha yang diperkirakan mencapai 300 Megawatt (MW) terancam tak akan tergarap maksimal. Ancaman ini sekaligus menghambat program pemerintah yang menggenjot pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW.

Hal ini disebankan akibat adanya sengketa antara PT Geo Dipa Energi, pengelola kedua PLTP ini dengan PT Bumi Gas.

Kuasa Hukum PT Geo Dipa Energi (Persero) Heru MardijartoAhli mengatakan sengketa yang terjadi antara keduanya merupakan permasalahan perdata yang timbul akibat hubungan kontraktual antara Bumigas dan Geo Dipa berdasarkan Perjanjian KTR.001. 

“Sengketa ini telah menghambat berjalannya proyek pengembangan PLTP Dieng dan PLTP Patuha yang merupakan bagian dari program percepatan pembangkit listrik 10 ribu MW tahap II dan bagian dari Program Infrastruktur Kelistrikan 35 ribu MW, yang merupakan proyek pemerintah yang merupakan juga aset negara dan obyek vital nasional,” ujar Heru di Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Menurutnya, sengketa ini bisa menjadi preseden buruk dalam pengembangan sektor usaha panas bumi di Indonesia. Selain itu, sengketa ini berpotensi merugikan keuangan negara.

Ahli Hukum Pidana dan Kriminologi Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa mengatakan permasalahan yang berawal dari hubungan keperdataan harus diselesaikan dan diputus terlebih dahulu dari sisi hukum perdata. Hal ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956 tentang Sengketa Prayudisial. Mengingat permasalahan antara Geo Dipa dan Bumigas berawal dari permasalahan perdata, sudah seharusnya permasalahan perdata antara Geo Dipa dan Bumigas yang timbul dari sengketa atas Perjanjian KTR.001 harus diselesaikan di lingkup perdata.

“Kalaupun memang terdapat hal yang tidak benar atau kebohongan di dalam perjanjian, hal tersebut semata-mata hanya akan mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum,” pungkas Eva.

Sebelumnya, Pakar Hukum Pidana dan Penalaran Hukum Universitas Parahyangan Budi Prastowo juga beranggapan bahwa sengketa yang terjadi antara keduanya merupakan permasalahan perdata yang timbul akibat hubungan kontraktual antara Bumigas dan Geo Dipa berdasarkan Perjanjian KTR.001. 

Heru menambahkan, berdasarkan keterangan-keterangan seluruh saksi/ahli yang disampaikan di muka persidangan (termasuk keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum), semakin terlihat dengan jelas dan terang bahwa tidak ada satu pun unsur tindak pidana penipuan yang terpenuhi.

“Sebaliknya, justru terlihat jelas bahwa permasalahan antara Geo Dipa dan Bumigas murni merupakan suatu permasalahan perdata sehingga tidak patut diselesaikan melalui jalur hukum pidana,” kata Heru. (tim)