Nyoman Dirgantara.

Pemerintah Dituding Masih Menggunalan Metode Jaman Belanda dalam Menstabilkan Harga

Fokusbisnis.com, Jakarta – Anggota komisi VI DPR RI Nyoman Dhamantra menyesalkan sikap Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang masih menggunakan metode lama atau memakai aturan Zaman Belanda dalam menstabilisasikan harga kebutuhan pokok.

Menurutnya Kementerian Perdagangan RI seharusnya melakukan amanat dari Undang Undang No 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan yang memiliki ruang lebih luas untuk menjamin ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga serta menentukan Harga harga kebutuhan Bahan Pokok di pasar secara independent.

“Sesuai dengan Undang Undang, harusnya pemerintah berwenang membuat kebijakan harga. Khususnya penetapan harga menjelang, saat, dan setelah hari besar keagamaan, ini Mendag justru masih memakai cara lama yaitu berpacu pada Undang Undang Zaman Belanda atau BRO. Pemerintah harus yakin atas kajian dan data yg ada” kata Nyoman Usai Rapat dengan Kemendag RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (28/05/2017).

Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, Menteri Perdagangan tidak menjalankan amanah Undang Undang No 7 Tahun 2014. Seharusnya Batas harga barang kebutuhan pokok diatur oleh peraturan menteri perdagangan, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 

“Menteri perdagangan diberi kewenangan untuk menetapkan harga khusus saat hari besar keagamaan dan atau ketika terjadi gejolak harga, ini malah melakukan kesepakatan dengan para pedagang untuk menentukan harga, sehingga tidak independent. Dan seakan melepas harga ke para pedagang, Hal yang aneh bagi saya seorang menteri tidak mengetahui dan menjalankan UU No 7 Tahun 2014 sesuai dengan semangatnya”, tegasnya.

Dirinya menambahkan bahwa, Mendag memiliki wewenang untuk mengelola stok dan distribusi bahan pokok. hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penimbunan oleh para spekulan ataupun pedagang nakal untuk menciptakan kelangkaan bahan bahan pokok di pasar pada saat hari raya besar keagamaan.

“Mendag memiliki kewenangan secara hukum dan sah dalam menciptakan ketersediaan bahan pokok dipasar dan menentukan harga sesuai riset da ¬†data yang dimilikinya” ucapnya.

Nyoman berharap, Mendag dapat segera menjalankan UU No 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan dan penetapan harga seperti layaknya Bank Indonesia menetapkan nilai tukar dan suku bunga, dan menindak tegas tanpa pandang bulu, mereka yang tidak taat terhadap kebijakan itu. (bud)