Pembangunan Perdesaan, Defisit Anggaran Masih Jadi Masalah.

Pembangunan Perdesaan, Defisit Anggaran Masih Jadi Masalah

Fokusbisnis.com, Jakarta – Pemerintah diminta mempercepat pelaksanaan redistribusi lahan negara sebagaimana terkandung dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019. Pembagian lahan dinilai bisa memperkokoh fondasi ekonomi perdesaan yang merupakan syarat mutlak penyelamatan ekonomi nasional yang terancam tenggelam akibat kian membengkaknya beban utang negara.

Pengamat pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya, Zainal Abidin mengemukakan, pembagian lahan milik negara bagi petani tak bertanah dan petani gurem (kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektare) berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian pangan dan peternakan perdesaan sehingga rakyat desa mampu mandiri, bahkan surplus pangan. Kebijakan itu sekaligus bakal mengurangi kebergantungan pada pangan impor yang mencapai lebih dari 100 triliun rupiah setahun serta mempercepat cita-cita kedaulatan pangan nasional.

“Dengan pembagian lahan negara akan menjamin upaya kedaulatan pangan yang lebih efektif, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, palawija, dan pangan lain,” papar Zainal di Jakarta, seperti dikutip Halloapakabar.com, Rabu (31/8/2016).

Zainal mengatakan distribusi lahan negara pada petani akan membuat mereka lebih leluasa dalam hal pemanfaatan tanah. Setelah itu baru diinjeksikan program pertanian yang mendukung seperti kemudahan kredit, inovasi teknologi pertanian, subsidi pupuk dan benih, sampai pelatihan dan pendampingan. “Dengan demikian peningkatan produksi lebih mudah dicapai,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, menjelaskan pembaruan agraria adalah perubahan struktural, berbeda dengan hanya sekadar meredistribusikan lahan. Pembaruan agraria yakni menata kembali penguasaan dan kepemilikan sumber-sumber agraria, salah satunya tanah.

“Ketika pembaruan agraria 9 juta hektare dilaksanakan maka petani tak bertanah akan memiliki tanah. Dengan itu kemiskinan akan berkurang dan kesejahteraan petani akan meningkat seiring dengan kemampuan penduduk perdesaan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanannya sendiri dari lahan pembaruan agraria tersebut,” kata Henry.

Menurutnya, di tengah kondisi perekonomian global sekarang ini, untuk mengentaskan kemiskinan pemerintah harus segera menjalankan pendistribusian lahan yang jadi bagian dari pembaruan agraria.

“Pembaruan agraria adalah syarat utama terwujudnya kedaulatan pangan yang akan menyangga implementasi visi Trisakti, Nawacita dan RPJMN 2015-2019 pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla,” ungkapnya.

Sejumlah persoalan pertanahan di Indonesia antara lain banyaknya tanah-tanah rakyat miskin yang belum dilegalisasi. Selain itu, banyaknya rakyat miskin, termasuk petani, yang tidak memiliki tanah atau mengalami percepatan lepasnya tanah yang dikuasainya, serta, banyaknya tanah terlantar, dan konflik pertanahan. Oleh karena itu, pembagian lahan di Indonesia harus mencakup persoalan-persoalan mendasar tersebut.

Sedangkan Ketua Eksekutif Indonesia Human Right Committee for Social Justice, Ridwan Darmawan, mengatakan pemerintahan Joko Widodo dalam dua tahun terakhir masih menghadapi persoalan yang sama yakni defisit anggaran dan lemahnya pertumbuhan ekonomi. Padahal, sebenarnya Indonesia surplus sumber daya produktif yang masih jauh dari optimal bahkan cenderung dikorup.

“Kita ini defisit anggaran tapi sebenarnya kita surplus sumber daya produktif, maka untuk menggerakkan sektor ekonomi di perdesaan, salah satunya memang perlu penambahan kepemilikan lahan petani,” ujarnya.

Menurut Ridwan, tujuan inti dari pembagian tanah negara untuk petani adalah membuat masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya produktif. Dalam konteks pertanian, tanah dan air yang adil bagi petani kecil, sementara di konteks nelayan adalah wilayah tangkap.

Untuk konteks kehutanan dan tanah terlantar inventarisasi harus segera selesai sehingga bisa segera didistribusikan kepada para petani. “Kalau itu semua dilakukan, pembangunan dari pinggiran dengan subjek pokok adalah masyarakat petani dan perdesaan akan benar-benar terjadi. Tambah lagi dengan industrialisasi desa,” pungkasnya. (nto/fkb)