Sidang Geo Dipa

Panitera Pengganti PN Jaksel yang Ditangkap Tangan KPK Sedang Tangani Kasus Ini

Fokusbisnis.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Tarmizi SH. Namun demikian belum diketahui kasus apa yang membelit panitera pengganti yang ditangkap itu.

Berdasarkan penelusuran media, Panitera pengganti itu sedang menangani beberapa kasus, salah satunya adalah kasus BUMN PT Geo Dipa Energi (persero). Apakah terkait dengan kasus itu, hingga berita ini diturunkan belum ada penjelasan resmi dari tim komunikasi KPK maupun PN Jaksel.

“Ada 1 staf yang dibawa oleh KPK sebagai panitera pengganti inisial T,” ujar pejabat Humas PN Jaksel Made Sutrisna di kantornya, Senin (21/8/2017). Namun Made mengaku belum tahu kasus apa yang membuat panitera pengganti itu ditangkap.

Tugas panitera pengganti adalah membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana, dan mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara, mengetik konsep putusan dan menandatangani berita acara dan putusan. Selain itu, juga melaporkan kegiatan persidangan kepada panitera muda yang bersangkutan secara tepat dan cermat, serta membuat penetapan hari sidang.

Terkait masalah yang menimpa Geo Dipa, sebelumnya LSM Barisan Rakyat Anti Kriminalisasi dan Kejahatan (BRAKK) pernah minta Presiden Jokowi untuk segera menghentikan kriminalisasi hukum yang dilakukan terhadap PT Geo Dipa Energ yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Kami mendesak agar Jokowi mengusut tuntas aktor intelektual di balik kriminalisasi terhadap Geo Dipa,” kata Koordinator BRAKK Hans Suta Widhya di Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Menurut Hans, tidak sulit bagi aparat hukum untuk mengusut tuntas aktor intelektual di balik kriminalisasi ini, karena bisa ditelusuri pihak mana yang mengambil keuntungan dari proses kriminalisasi ini.

“Sebenarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) juga sudah memgetahui permasalahan ini secara detail. Tetapi mereka belum sempat bergerak, padahal pekan-pekan ini adalah momentum yang baik untuk melakukan aksinya, jika perlu lakukan OTT,” kata Hans.

Hans meminta sungguh-sungguh agar majelis hakim benar-benar menerapkan hukum sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran hati nurani.

Hal itu perlu dikedepankan karena ada potensi kerugian yang sangat besar akan dialami oleh negara jika kriminalisasi jalan terus dan hakim tidak mengambil keputusan secara adil dan bijaksana.

Hans mencatat sejumlah kejanggalan dalam persidangan kriminalisasi Geo Dipa ini. Bahkan Hans berani memgatakan bahwa tidak ada tindakan BUMN PT Geo Dipa Energi (Persero) yang melawan hukum. (tim)