OJK Mempailitkan PT BAJ, Dituding Ciderai Rasa Keadilan.

OJK Mempailitkan PT BAJ, Dituding Ciderai Rasa Keadilan

Fokusbisnis.com, Jakarta – Perusahaan asuransi PT Bumi Asih Jaya menilai permohonan kepailitan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlalu prematur karena perusahaan ini masih mampu membayar klaim para nasabahnya.

Komisaris PT. BAJ Rudy Sinaga mengatakan, bahwa tindakan OJK yang mempailitkan PT BAJ telah menciderai rasa keadilan, karena sesungguhnya pengertian pertanggugan asuransi telah memberikan dampak negatif terhadap perkembangan dunia usaha asuransi.

“Untuk itu saya meminta ijin usaha PT. BAJ harus dikembalikan oleh pihak OJK karena syarat pemenuhan modal setor sudah dilakukan oleh pemegang saham. Yang dibuat dihadapan notaris Budiono Widjaya, SH,” ungkapnya kepada wartwan di Kantor BAJ, Matraman Jakarta, Jumat (30/9/2016)

Menurutnya, kepailitan PT Asuransi jiwa Bumi Asih Jaya (PT BAJ) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melanggar hukum dan berpotensi merusak keberadaan industri asuransi nasional.

“Bahwa tindakan OJK yang mempailitkan PT BAJ telah mencinderai pngertian pertanggungan asuransi, sebab tidak ada satupun aturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa klaim asuransi itu adalah hutang dan atau asuradur itu adalah debitur dan atau pemegang polis itu adalah kreditur,” jelasnya.

Pertanggungan asuransi itu, kata dia, adalah perjanjian asuradur dengan pemegang polis untuk penerimaan premi oleh perushaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian atas meninggal atau hidupnya pemegang polis (sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 UU No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian).

“Maka dengan ketentuan tersebut sudah cukup jelas bahwa PT BAJ tidak mempunyai hutang kepada pemegang polis. Tindakan OJK yang mempailitkan PT BAJ adalah Prematur karena sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 3 UU nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan merupakan kewajiban OJK untuk terlebih dahulu memfasilitasi pnyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku lembaga jasa keuangan, ternyata prosedur ini tidak pernah dilakukan oleh OJK dengan PT BAJ,” bebernya.

Rudy mengatakan, apabila tidak dapat difasilitasi oleh OJK, maka sesuai dengan yang diamanatkan pasal 54 ayat (1),(2), dan (4) UU No 40 tahun 2014 bahwa sengketa perusahaan asuransi dengan pemegang polis dapat diselesaikan melalui Badan Mediasi Arbitrasi Indonesia (BMAI) yang mana keputusannya final dan mengkat.
“Sebab pemegang polis tidak pernah meminta agar OJK mengajukan kepailitan terhadap PT BAJ, Faktanya Dewan komisioner yang memberi kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan kepailitan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT. BAJ Boyke P Sinaga mengatakan, antara BAJ dan OJK masih dalam proses sengketa Tata Usaha Negara di peradilan mengenai pencabutan ijin usaha PT BAJ, sehingga nantinya dapat menciptakan putusan yang tumpang tindih antara putusan sengketa Tata Usaha Negara dengan sengketa kepailitan.

Bahwa dalam gugatan kepailitan OJK terhadap PT BAJ, pihak OJK telah mencampur adukan antara pencabutan ijin usaha PT BAJ dengan permohonan kepailitan padahal berdasarkan pasal 50 ayat (1) dan (3) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian bahwa pernyataan pailit tidak dapat diajukan dalam rangka mengeksekusi putusan pengadilan.

“Jadi tindakan OJK yang mempailitkan PT BAJ telah memberikan dampak negatif terhadap perkembangan dunia usaha khususnya usaha perasuransian, karena dengan pengajuan pailit tersebut telah menghancurkan kepercayaan masyarakat terutama pemegang polis terhadap usaha industri asuransi, yang seyoginya OJK selaku Badan Pengawas dalam sektor keuangan harus mampu mewujudkan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya meminta Ijin Usaha PT BAJ harus dikembalikan oleh pihak OJK karena syarat pemenuhaan modal setor sudah dilakukan oleh pemegang saham PT BAJ berdasarkan Akta Notaris mengenai Keputusan pemegang saham PT BAJ tanggal 19 Februari 2016 Nomor 16, yang dibuat dihadapan notaris Budiono Widjaya, SH.

“Notaris menyetujui meningkatkan modal dasar perseroan Rp. 30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah) menjadi Rp. 400.000.000.000,-(empat ratus milyar rupiah) dan menyetujui meningkatkan modal setor perseroan yang semula Rp. 7.891.219.000 (tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta duaratus sembilan belas ribu rupiah) menjadi 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) dan telah mendapat persetujuan dari menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia sesuai keputusannya Nomor: AHU-0004651.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 10 maret 2016,” jelasnya.

Sementara sengketa kepailitan tersebut saat ini masih dalam upaya penyelesaian ditingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI untuk mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum, maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang polis PT BAJ agar bersabar menunggu proses hukum tersebut, dan juga kepada pihak terkait terutama pihak kurator dihimbau agar menghormati upaya peninjauan kembali tersebut.

Ulhaq Andyaksa kuasa hukum PT BAJ, mengatakan perusahaan tersebut masih sanggup melunasi tagihan sampai saat ini, kendati kendati izin usahanya sudah dicabut oleh OJK. “Jadi mengapa OJK terkesan terburu-buru dalam mempailitkan pihak kami, padahal sampai saat ini masih lancar bayar kepada nasabah,” ungkapnya.

Sengketa Kepailitan tersebut saat ini masih dalam upaya penyelesaian ditingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI, agar seluruh pemegang polis PT. BAJ untuk bersabar menunggu proses hukum. “Dan juga pihak kurator dihimbau agar menghormati upaya peninjauan kembali tersebut,” tandasnya. (mae/one/pur/ndi/fki)