BUMN Geo Dipa.

Kriminalisasi Terhadap BUMN Panas Bumi Sangat Vulgar dan Keterlaluan

Fokusbisnis.com, Jakarta – Forum Peduli (FP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Romadhon Jasn menyampaikan keprihatinannya yang sangat mendalam terhadap kasus sengketa panas bumi antara BUMN PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan swasta PT Bumigas Energi.

“Aparat telah melakukan tindakan yang sangat fatal dengan melakukan tindakan kriminalisasi terhadap BUMN panas bumi yang dilakukan secara sangat vulgar, terang-terangan, dan keterlaluan,” kata Romadhon di Jakarta, Kamis (1/6/2017).

Aktivis yang sangat peduli terhadap permasalahan BUMN itu menyerukan kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk turun tangan menyelamatkan aset negara dari tindakan mafia hukum dan pemburu rente.

“Kasihan pemerintahan Jokowi-JK jika praktek-praktek seperti ini dibiarkan. Bisa runtuh kredibilitas pemerintah, bila permainan-permainan mafia hukum dan pemburu rente dibiarkan berkeliaran,” kata Romadhon.

Romadhon mengambil salah satu contoh persidangan paling aktual yang ke-17 yang berlangsung pada Rabu (31/52017). Seharusnya, bukan persoalan yang sulit bagi Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi fakta Ari Soemarno dan saksi ahli Chairul Huda, tetapi realitasnya tidak bisa dihadirkan.

“Padahal Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sebanyak 5 (lima) kali kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi fakta dan ahli. Ada apa ini?” kata Romadhon curiga.

Ketidakmampuan Penuntut Umum yang tidak bisa menghadirkan saksi-saksinya itu telah menunjukkan salah satu kejanggalan dalam persidangan ini, karena sejumlah kejanggalan lainnya sudah dibeberkan oleh Kuasa Hukum dalam persidangan sebelumnya.

Sementara itu di tempat terpisah, kuasa hukum Geo Dipa Heru Mardijarto SH MBA menjelaskan, kegagalan menghadirkan saksi fakta dan ahli mengindikasikan bahwa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan bahwa Geo Dipa melakukan tindak pidana penipuan.

“Hal ini bisa dimengerti karena memang permasalahan antara Geo Dipa dan Bumigas adalah murni merupakan permasalahan perdata yang timbul sebagai akibat dari hubungan kontraktual antara Bumigas dan Geo Dipa berdasarkan Perjanjian KTR.001,” kata Heru.

Menurut Heru, dengan fakta tersebut mestinya hakim menolak ssmua dakwaan penuntut umum, karena jika membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum, jelas hal ini akan menjadi preseden buruk bagi dunia pengusahaan panas bumi dan penegakkan hukum di Indonesia.

“Akibatnya juga sangat fatal karena kasus ini telah menghambat proyek Dieng Patuha yang merupakan aset negara dan obyek vital nasional,” katanya.

Bukan itu saja, kata Heru, jika preseden hukum ini terjadi maka program Pemerintah RI untuk ketahanan energi listrik 35.000 MW sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Jokowi, dipastikan akan terganggu. (tim)