kereta cepat

Kementerian BUMN Tegaskan Kereta Cepat JKT-BDG Tak Pakai APBN

Fokusbisnis.com, Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) hari ini, Kamis (4/1/2016) menjelaskan secara detail tentang polemik atau pro kontra proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142 kilometer (km). BUMN menegaskan, kereta cepat Jakarta-Bandung murni proyek swasta sehingga tidak menggunakan APBN.

“Ini murni business to business, nggak ada jaminan APBN. Ini menarik bagi Indonesia karena nggak ada APBN sehingga nggak mengganggu pembangunan (pakai APBN),” kata Staf Khusus Menteri BUMN, Sahala Lumban Gaol, saat press conference kereta cepat di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Lebih lanjut Sahala memaparkan, Proyek ini  dibiayai 100% dari modal konsorsium kereta cepat yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebesar 25% dan China Development Bank (CDB) sebesar 75% dari total kebutuhan dana proyek US$ 5,5 miliar.

Dalam KCIC, konsorsium BUMN Indonesia memiliki andil pembiayaan 15%, sedangkan konsorsium China menyetor kebutuhan dana 10%. Alhasil, China berkontribusi sampai 85% terhadap pembiayaan proyek kereta cepat.

“Penawaran menarik muncul dari China. Di mana mereka tawarkan pinjaman dari CDB 63% berbentuk USD dengan fixed rate 2% per tahun dan 37% berbentuk mata uang RMB dengan fixed rate 3,46%. Kemudian jangka waktu pengembalian 40 tahun dan grace period 10 tahun,” paparnya.

Penjelasan ini menindaklanjuti permintaan Presiden Jokowi kepada Menteri BUMN, Rini Soemarno, agar menjelaskan kepada publik tentang proyek High Speed Train (HST). Rini sendiri hari ini diwakil oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Sahala Lumban Gaol dan Riza Primadi, kemudian Direktur Utama KCIC, Hanggoro Budi Wiryawan. (ars)