Ilustrasi Uang di Bank

Kadin Minta Dana Repatriasi Harus Masuk Sektor Riil

Fokusbisnis.com, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pelaku pasar modal untuk lebih cerdas menggerakan perekonomian sampai ke daerah. Maka dana repatriasi tidak boleh hanya berputar di sektor keuangan, tapi harus nampu membuat instrumen investasi yang produktif sampai ke Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia H. Andi Karumpa mengatakan, pasar modal dan sektor keuangan harus dijdikan sebagai pintu masuk bagi keuangan Indonesia. Dengan tujuan akhirnya bermuara kepada sektor riil. Karena sebelumnya pemerintah sudah menunjuk tujuh bank penampung dana repatriasi. Selain itu, pasar modal telah merasakan dampak dari sentimen program tax amnesty.

“Bursa Efek Indonesia (BEI) meyakini akan sanggup menampung dana repatriasi hingga Rp 200 triliun. Dengan tambahan uang tersebut, kapitalisasi pasar di BEI diperkirakan bisa mencapai lebih dari Rp 6.000 triliun di akhir tahun ini,” ungkap Andi di Jakarta, seperti dikutip Halloapakabar.com, Selasa (12/7/2016)

Menurutnya, banjir dana masuk ke dalam negeri akan berdampak negatif terhadap perekonomian, bila tidak diarahkan ke sektor-sektor produktif. “Salah-salah malah bisa memicu inflasi, industri tidak kompetitif. Bagi perekonomian ini malah tidak sehat. Sebab itu, musti bermuara ke sektor ril dalam jangka panjang,” ujarnya.

Bahkan Andi khawatir, bila dana tersebut hanya tiba di sektor keuangan dan investasi surat berharga serta pasar modal, akan terulang pengalaman serupa di perekonomian nasional, dimana sektor keuangan sangat sehat dan kuat namun dunia usaha dan sektor riil mengalami kekeringan modal. Hal itu, kata Andi, terlihat dari tingginya profitabilitas perbankan nasional namun penetrasi kreditnya masih sangat terbatas.

Selain itu, kredit yang sudah disetujui namun belum dicairkan terus meningkat tajam. Perbulan Maret 2016, bank umum yang mencapai Rp1.236 triliun per 31 Maret 2016. Secara total, kredit mubasir bank umum tumbuh 3,6 persen (year on year) pada kuartal I 2016. “Ini terlihat kan likuiditas ada tapi fungsi intermediasi perbankan belum optimal,” ucapnya.

Sebab itu, Kadin berharap agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat fungsi intermediasi perbankan jelang diberlakukannya tax amnesty. “Kita berharap agar OJK mempersiapkan perbankan kita menghadapi aliran dana repatriasi. Kita khawatir kultur yang ada di lembaga keuangan kita masih diwarnai sense of crisis tahun 1998. Makanya Undang-Undang Perbankan yang masih merupakan produk dari situasi krisis 1998 ini mesti direvisi, disesuaikan dengan kondisi terkini agar lebih fungsional dengan sektor riil,” pungkasnya. (cze/hlb)