Jokowi : Pemerintah Wajib Membangun Wilayah Yang Marginal.

Jokowi : Pemerintah Wajib Membangun Wilayah Yang Marginal

Fokusbisnis.com, Jakarta – Pada tahun ini, pemerintah menargetkan untuk menggelontorkan dana Rp 410 triliun ke berbagai badan usaha milik negara guna percepatan infrastruktur. Sekitar Rp 347 triliun diantaranya dipakai untuk mengerjakan 62 Proyek Strategis Nasional. Total dana keseluruhan itu pun akan ditingkatkan hingga Rp 764 triliun untuk 3 tahun mendatang.

Berbagai pembangunan skala besar itu kini masuk kategori Proyek Strategis Nasional. Ada sedikitnya 225 Proyek Strategis Nasional jalan tol, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, kawasan industri hingga kawasan pangan yang dijadikan sebagai prioritas pembangunan. 

Seperi dikutip Halloapakabar.com, melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 soal Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Jokowi justru menegaskan pembangunan infrastruktur adalah untuk kepentingan umum. Tak hanya itu, pemerintah pun memberikan jaminan atas proyek yang dikerjakan melalui Kerja Sama Pemerintah—Swasta (KPS) tersebut.

“Pemerintah berkewajiban membangun wilayah-wilayah yang marginal,” kata Presiden dalam pidato kenegaraannya.

Di sisi lain, pemerintah memang menargetkan pendanaan total Rp 5.500 triliun untuk sektor infrastruktur hingga 2019. 

Program Jokowi mungkin saja seiring dengan temuan survei the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada Maret 2015. 

Organisasi itu menyatakan sektor infrastruktur kian diperlukan guna meningkatkan produktivitas dan menggairahkan dunia usaha di Tanah Air. Hal tersebut dapat menyebabkan biaya produksi dan distribusi menjadi lebih rendah sekaligus mempermudah akses pasar. 

Intinya, investasi infrastruktur dengan kemitraan publik dan swasta diperlukan guna efesiensi dunia usaha.

“Tingkatkan belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Fokuskan kepada area transportasi dan logistik untuk mendukung industri,” demikian rekomendasi OECD.

Tetapi investasi skala besar, kerapkali ingkar pada satu hal : meluasnya konflik agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terdapat 1.772 konflik agraria selama 2004 – 2015 atau sepanjang 11 tahun terakhir. Ini adalah berbagai peristiwa yang terjadi dalam dua rezim pemerintahan, Yudhoyono maupun Jokowi. 

Luas lahan yang menjadi sumber konflik pada periode tersebut mencapai 6,94 juta hektare dari berbagai sektor bisnis. Dari infrastruktur, perkebunan, pertambangan, kehutanan hingga kawasan pesisir. 

“Pembangunan infrastruktur Jokowi mengkoneksikan jaringan produksi dan konsumsi global, bukan mempebesar kue rakyat,” kata Iwan Nurdin, Sekretaris Jenderal KPA.

KPA mengkritik pembangunan infrastruktur rezim Jokowi justru tak mendengarkan keluhan kelompok kecil, melainkan suara-suara bisnis skala besar. Ini macam alur distribusi produk perusahaan yang terhambat. Atau kebutuhan listrik untuk industri. 
Infrastruktur untuk kepentingan bisnis global, kata Iwan, justru mempertajam ketimpangan sosial. 

Rupanya, masalah ini tak hanya jadi kekhawatiran KPA, namun juga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (syf/ria)