2015-08-25 08.23.32

Ini Alasan Menteri Bambang, Soal Penghapusan PPN untuk Hiburan

Fokusbisnis.com, Jakarta – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa kesenian dan hiburan oleh pemerintah untuk harmonisasi aturan, karena pajak tersebut sudah dipungut dan dikelola pemerintah daerah.

“Peraturan Menteri Keuangan yang kami keluarkan hanya menegaskan atau intinya untuk harmonisasi peraturan karena dalam pajak itu tidak boleh ada, satu objek tidak boleh dikenai pajak dari dua arah,” ujar Menkeu dalam rapat kerja mengenai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBN 2014 dengan Komisi XI DPR di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (24/8/2015) malam.

Dikatakan, pajak mengenai hiburan sudah dikeluarkan oleh pemda dengan tarif sesuai dengan kebijakan masing-masing.

“Dalam aturan, bisa sampai 75 persen. Akan tetapi, di setiap daerah mempunyai kebijakan masing-masing dalam menentukan,” tutur Menkeu.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk memberikan kepastian hukum. (bis)