Bambang Brodjonegoro.

Indonesia Butuh Peta Akurat untuk Mendukung Pembangunan

Fokusbisnis.com, Jakarta – Indonesia membutuhkan peta akurat dan singkron untuk mendukung pembangunan nasional agar tepat sasaran. Terlebih lagi, pemerintah sudah mengeluarkan anggaran besar dalam berbagai sektor.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan pekerjaan untuk membuat peta ini merupakan tugas Badan Informasi Geospasial (BIG). Dia mengungkapkan, saat ini, proses pembuatan peta itu dibuat secara manual.

Dia menambahkan petugas diarahkan untuk memantau secara langsung pencetakan sawah dilakukan. Hal serupa sebenarnya juga terjadi untuk pembangunan irigasi. “Kita tahu, pemerintah mengeluarkan uang tidak sedikit untuk irigasi dan tujuanya adalah menunjang bahan pokok,” jelas mantan Menteri Keuangan di Jakarta.

Hal tersebut, kata Bambang, bisa diselesaikan dengan kebijakan one map policy atau peta dasar Indonesia yang dibuat oleh BIG. Dari peta dasar yang memuat area beserta potensi sumber daya di dalamnya, pemerintah akan menjalankan program menjadi lebih terstruktur.

“Dengan ketersediaan informasi yang akurat melalui pemetaan yang baik, kita juga berharap jaringan irigasi memang benar-benar diutamakan untuk mengairi sawah dan mampu meningkatkan produksi pangan,” papar Bambang.

Karenanya, Bambang berharap BIG di tangan Kepala Badan Informasi Geospasial, Hasanuddin Zainal Abidin diharapkan menjadi lembaga yang mampu menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan data akurat. Sehingga setiap pembangunan infrastruktur mampu menunjang perekonomian ke depan.

Seperti diketahui, Menteri Bambang awal pekan ini melantik Hasanuddin Zainal Abidin menjadi Kepala BIG. Hasanuddin menggantikan posisi Priyadi Kardono yang diberhentikan secara hormat pada 1 November 2016.

Sementara itu, Zainal Abidin mengaku tidak mudah mengemban jabatan tersebut. Banyak kendala yang dia hadapi ke depan. Dia mencontohkan, soal biaya misalnya. Meskipun tidak bisa menyebutkan jumlah uang yang dibutuhkan untuk membuat one map policy, Hasanudin memastikan dananya sangat besar. (mae/fkb)