Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto.

Dinilai Bisa Kembangkan Bisnis Keuangan, OJK Akan Atur Fintech

Fokusbisnis.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan sejumlah aturan untuk mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha sektor jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi atau financial technology (Fintech). Lembaga itu membentuk tim pengembangan inovasi digital ekonomi dan keuangan.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto mengatakan, Tim tersebut terdiri dari gabungan sejumlah satuan kerja di OJK. Selain mengkaji dan mempelajari perkembangan Fintech, tim tersebut bertugas menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya.

“OJK secara intensif terus mempelajari perkembangan fenomena Fintech ini, agar dapat mengawal evolusi ekonomi ini supaya mampu mendukung perkembangan industri jasa keuangan ke depan dan terus menjamin perlindungan konsumen,” kata Rahmat, di Jakarta.

Fintech bagi OJK merupakan peluang untuk terus meningkatkan perkembangan sektor jasa keuangan termasuk mendorong program inklusi keuangan. Namun juga menjadi tantangan bagi OJK untuk memastikan keandalan, efisiensi dan keamanan dari transaksi online tersebut agar tidak merugikan konsumen.

Dari kajian OJK, jumlah sementara perusahaan Fintech yang masuk dalam otorisasi OJK sebanyak 120 perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Sedangkan ruang lingkup aturan yang sedang disiapkan di bidang Fintech adalah aturan di bidang permodalan, aturan model bisnis, aturan perlindungan konsumen dan aturan manajemen risiko minimal.

Dalam waktu dekat, OJK berencana mendukung berkembangnya industri fintech melalui peluncuran Fintech Innovation Hub sebagai sentra pengembangan dan menjadi one stop contact Fintech nasional untuk berhubungan dan bekerjasama dengan institusi dan lembaga yang menjadi pendukung ekosistem keuangan digital.

Selain itu, bersama Kominfo, juga menyiapkan CA (certificate authority) di sektor jasa keuangan. CA sebagai penerbit sertifikat suatu tanda tangan digital pelaku jasa keuangan, dapat menjamin bahwa suatu transaksi elektronik yang ditandatangani secara digital telah diamankan dan berkekuatan hukum sesuai ketentuan yang ada di Indonesia.

Kemudian, kata Rahmat menerbitkan Sandbox Regulatory untuk Fintech yang mengatur hal-hal yang minimal agar tumbuh kembang Fintech memiliki landasan hukum untuk menarik investasi, efisiensi, melindungi kepentingan konsumen dan tumbuh berkelanjutan. Terakhir, katanya, mengkaji Vulnerability Assessment (VA) tersentralisasi di industri jasa keuangan.

“Kami juga melakukan kajian implementasi standar pengamanan data dan informasi dalam pengelolaan industri Fintech dan kebutuhan pusat pelaporan insiden keamanan informasi di industri jasa keuangan,” jelasnya. (mae/fk/res)