Real Estate Development

Dana Investasi Mandek, Sektor Properti Kehilangan Momentum

Fokusbisnis.com, Jakarta – Sejumlah kalangan menilai pelaku usaha di sektor properti bisa kehilangan momentum pasar jika penerbitan regulasi yang komprehensif terkait dana investasi real estate (DIRE) mandek. Pasalnya, hingga saat ini, pemerintah baru menerbitkan PMK No.200/PMK.03/2015 yang menghapuskan pajak berganda di instrumen DIRE.

Sementara itu, pelaku usaha masih menunggu penerbitan aturan tentang diskon pajak, baik pajak final pengalihan harta maupun bea perolehan hak atas tanah & bangunan (BPHTB).

Seperti dikutip Halloapakabar.com, Direktur Riset Savills Indonesia, Anton Sitorus, mengatakan rencana pemerintah menggalakkan instrumen DIRE akan menjadi hampa tanpa kepastian penerbitan regulasi yang menyeluruh. Menurutnya DIRE menjadi instrumen alternatif yang menarik bagi perusahaan properti dalam menghimpun dana karena waktu pengembalian modal aset properti investasi terbilang lama.

“Sekarang banyak insentif yang mau diberikan, market juga sedang membutuhkan (pendanaan dari DIRE). Jadi kalau pengembangan DIRE terhambat di pemda, menurut saya pasar bisa kehilangan momentum,” jelasnya, Rabu (24/8/2016).

Menurutnya, satu perusahaan properti berencana menjual asetnya ke manajer investasi yang mengelola DIRE di luar negeri ketimbang di dalam negeri. Alasannya, rencana stimulus tak kunjung terealisasi.

Sebelumnya, PT Agung Podomoro Land Tbk. telah meneken kesepakatan awal dengan manajer investasi untuk menjual dua aset hotel yang nilanya ditaksir mencapai Rp3,2 triliun.

Direktur Keuangan Agung Podomoro, Cesar M. Dela Cruz mengatakan, perjanjian penjualan bersyarat diharapkan rampung pada September 2016. Dia mengaku, perseroan akan melepas dua aset hotel ke manajer investasi asing.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memang berniat menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur besaran pajak penghasilan untuk aset yang akan dilepas dalam struktur DIRE menjadi 0,5% dari sebelumnya 5%.

Selain itu, Pemerintah pusat menginginkan agar BPHTB bisa diturunkan menjadi 1% sehingga transaksi pelepasan aset ke DIRE akan menjadi 1,5%, lebih rendah dari Singapura yang mematok pajak 3%.

Namun, hingga saat ini pemerintah belum menerbitkan peraturan yang akan mengatur diskon pajak tersebut. Di sisi lain, penyeragaman BPHTB menghadapi tantangan karena BPHTB merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Adrianto P. Adhi, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk., berpendapat pemerintah pusat sebaiknya meyakinkan pemerintah daerah agar bisa mendukung pengembangan instrumen DIRE. “Stimulus untuk DIRE sangat penting untuk men dorong investasi properti,” ujarnya.

Perusahaan bersandi saham SMRA itu memang berminat menggalang pendanaan lewat DIRE. Nilai wajar aset properti SMRA yang berpotensi dilepas mencapai Rp12 triliun. Aset itu terdiri dari hotel dan mal yang tersebar di Serpong, Bekasi, dan Kelapa Gading. Senada, PT Ciputra Development Tbk. masih menunggu kepastian aturan hukum sebelum melepas aset-asetnya lewat DIRE.

Tulus Santoso, Direktur Keuangan Ciputra Development, mengatakan perseroan perlu waktu hingga enam bulan untuk melepas aset ke DIRE apabila aturan penurunan pajak telah terbit. “Kami punya aset komersial Rp15 triliun. Di Indonesia market-nya masih Rp1 triliun-Rp2 triliun. Ini pure untuk refinancing,” jelasnya.

Dengan kata lain, per tahun Ciputra Development kemungkinan akan menjual aset senilai maksimal Rp2 triliun. Adapun aset-aset yang dimiliki perseroan mencakup hotel, perkantoran dan pusat perbelanjaan. Secara umum, pasar DIRE di Indonesia terbilang dangkal karena hanya ada satu produk DIRE yakni Ciptadana Properti Ritel Indonesia yang diterbitkan oleh PT Ciptadana Asset Management sejak 2012.

Per Mei 2016, aset kelolaan produk tersebut mencapai Rp534,31 miliar. Adapun, tingkat imbal hasil sejak pertama kali diterbitkan mencapai 57,78%. Berdasarkan catatan, rencana penerbitan DIRE memang sempat dilontarkan banyak pihak. PT Bowsprit Asset Management, misalnya, berencana menerbitkan DIRE dengan aset dasar Gedung Lippo Kuningan, Menara Matahari, dan Menara Asia dengan dana yang dibidik sebesar Rp1 triliun.

Selain itu, BNI Asset Management sedang merancang DIRE dengan aset dasar hotel senilai Rp300 miliar. “Yang bisa menetapkan proyeksi realistis pihak Real Estate Indonesia. Tapi secara konservatif, tahun ini Rp1,3 triliun, tahun depan Rp2 triliun, tambah sekitar Rp1 triliun per tahun,” tutur Sujanto,
Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan, beberapa waktu lalu.

Bobby Hamzar Rafinus, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, punya estimasi yang lebih optimistis. Potensi DIRE sepanjang 2016- 2020 diperkirakan mencapai Rp70 triliun – Rp90 triliun. “Kita harapkan dengan insentif PPh 0,5% dan BPHTB lebih rendah dari Singapura 3%, dapat mendorong DIRE semakin banyak. Kita perkirakan potensinya Rp70 triliun-90 triliun,” kata Bobby.

Saat ini, belum banyak Pemerintah Daerah yang berminat untuk menurunkan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai insentif daerah untuk mengembangkan instrumen DIRE. (jul/fkb)