Tren Perbankan, penyaluran kredit.

BUMN Catatkan Tiga Bank Miliknya, Punya Nilai Pertumbuhan Signifikan

Fokusbisnis.com, Jakarta – Tren perbankan di tanah air dalam menyalurkan kredit dengan skema sindikasi mencatatkan kenaikan signifikan pada tahun ini. Hal itu dilakukan untuk bisa menjangkau semua proyek infrastruktur dan mengantisipasi batas maksimum penyaluran kredit (BMPK).

Dari 10 bank besar, tiga bank badan usaha milik negara (BUMN) mencatatkan pertumbuhan kredit sindikasi cukup signifikan sampai akhir September 2016 kemarin. Menurut laporan keuangan masing-masing bank, PT Bank Mandiri Tbk. meraup kenaikan kredit sindikasi sebesar 41,81% menjadi Rp37,4 triliun dibandingkan dengan akhir tahun lalu.

PT Bank Negara Indonesia Tbk. mencatatkan peningkatan kredit sindikasi 26,8% menjadi Rp41,51 triliun, sedangkan kredit sindikasi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. naik 24,51% menjadi Rp38,77 triliun. Untuk bank swasta, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. mencatatkan kenaikan terbesar, yakni 43,85% menjadi Rp4,42 triliun, sedangkan bank swasta terbesar PT Bank Central Asia Tbk. hanya mengalami peningkatan sebesar 4,57% menjadi Rp18,76 triliun.

Direktur Korporasi Bank Mandiri Royke Tumilaar mengatakan, skema kredit sindikasi memang digunakan untuk mengantisipasi BMPK kepada debitur besar, terutama yang bergerak di proyek infrastruktur. Dengan begitu, lingkup proyek yang bisa dibiayai bisa lebih banyak.

“Skema sindikasi ini paling efektif karena dari segi risiko dibagi-bagi ke setiap kreditur partisipan, mengelola batas BMPK ke debitur, dan monitor perkembangannya juga bareng-bareng,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta.

Selaras dengan Royke, Pemimpin Unit Bisnis Sindikasi Bank Negara Indonesia Dedi Priambodo menuturkan, dengan berbagi penyaluran kredit lewat sindikasi, berarti rasio BMPK untuk debitur, terutama yang terafiliasi, masih punya ruang untuk penyaluran pada kebutuhan lainnya.

“Misalnya, penyaluran kredit di Jasa Marga Grup [PT Jasa Marga Tbk.], agar bisa membantu pendanaan di semua proyeknya, dilakukan skema sindikasi. Jadi rasio BMPK enggak cuma habis di satu proyek saja,” tuturnya.

Meskipun begitu, ekonom Institute for Development of Economics (Indef) Aviliani masih bersikukuh untuk mendorong penyaluran kredit di infrastruktur, BMPK bank perlu dilonggarkan.

“Tampaknya dengan skema kredit sindikasi saja tidak akan cukup, soalnya kalau sudah kena BMPK juga kan berarti akan sulit dalam penyaluran untuk mendukung proyek infrastruktur,” ujarnya.

Peraturan BI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum menyebutkan BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Penyediaan dana ini di antaranya berupa kredit, surat berharga, penempatan, dan lain-lain.

Peraturan bank sentral tersebut menetapkan seluruh portofolio dana kepada pihak terkait ditetapkan maksimal 10% dari modal bank. Adapun penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan pihak terkait maksimum 20% dari modal bank.

Sementara itu, untuk komitmen kredit di sektor infrastruktur pun juga melonjak cukup tinggi. Bank Mandiri mengaku sepanjang tahun ini mencatatkan kenaikan komitmen sekitar 45% dibandingkan dengan tahun lalu.

Royke menyebutkan, sampai November 2016, penyaluran kredit ke proyek jalan tol sudah sekitar Rp16,5 triliun. Selain proyek jalan bebas hambatan, perseroan juga menyalurkan kredit ke proyek pelabuhan, seperti di Belawan, Sumatra Utara.

“Kami sih kalau sudah di atas Rp1 triliun cenderung memakai skema sindikasi, kecuali kalau di bawah Rp1 triliun,” sebutnya.

Bank Negara Indonesia pun tak mau kalah, perseroan mengklaim jumlah kredit sindikasi baru sampai November sudah di atas target.

Dedi memaparkan, target perseroan untuk total kredit sindikasi baru awalnya RP70 triliun untuk tahun ini, tetapi sampai November kemarin sudah Rp80 triliun. Lalu, 40% dari total nilai itu disalurkan kepada infrastruktur, sisanya ada yang ke tekstil sampai manufaktur. “Ke depannya pun porsi sektor infrastruktur berpeluang semakin besar menjadi 50%,” paparnya. (mae/fkb)