Jokowi JK Bisa Dilengserkan karena Freeport

Berikan Izin Usaha pada Freeport, Jokowi – JK Bisa Dilengserkan

Fokusbisnis.com, Jakarta – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintahan Jokowi – JK bisa dilengserkan karena memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada PT Freeport Indonesia.

Menurutnya, dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tak mengenal dengan istilah IUPK guna pengelolaan tambang di tanah air Indonesia.

Pemerintahan Jokowi sudah dianggap salah langkah dan telah melanggar hukum karena merubah status dari PT Freeport Indonesia dari KK (Kontrak Karya) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Kalau tidak dianggap, pemerintah langgar UU minerba. Repotnya ada pasal pidana kalau penyelenggara berikan izin tidak sesuai dengan UU minerba maka bisa kena pidana,” ujar dia di Cikini, Jakarta, Selasa (7/7).

Apalagi kalau di dalam waktu dekat ini pemerintah memutuskan memperpanjang Kontrak Freeport dengan mengacu terhadap IUPK. Hikmahanto juga mengingatkan untuk pemerintahan Jokowi-JK dapat dilengserkan apabila memang benar-benar nekat melakukan hal tersebut.

“Soal IUPK ini bisa digugat PTUN. Kalau KK ini dibawa ke arbitrase. Perpanjangan ini bisa langgar konstitusi, berarti ini tugasnya DPR dan ujungnya MK. Bawa ke MPR dan dikenakan pemakzulan,” tegasnya. (dr)