Ilustrasi Proyek Listrik

APLSI Dukung Kebijakan Pemerintah Terkait Dana Jaminan Listrik 5%

Fokusbisnis.com, Jakarta – Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) sejalan dengan ide pemerintah soal penurunan dana jaminan (Project Development Account) sebesar 10% menjadi 5% di proyek listrik APLSI 35.000 megawatt (MW). Bila perlu, APLSI mengusulkan dana jaminan tersebut kembali ke 1%, namun untuk perusahaan yang sahamnya sebesar minimal 51% dimiliki oleh pengusaha lokal.

Ketua Harian APLSI Arthur Simatupang menilai, penyederhanaan aturan ini dapat mempercepat program pembangkit listrik 35.000 MW. “Pada intinya, APLSI mendukung ide Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini. Sebab kebanyakan masalah kelambatan proyek ini salah satunya kewajiban 10% terlalu berat. Bahkan kita mengusulkan kalau perlu untuk perusahaan yang minimal 51% sahamnya dimiliki oleh pengusaha lokal cukup menyerahkan dana jaminan sebesar 1%,” ujar Arthur di Jakarta, seperti dikutip Halloapakabar.com, Kamis (14/7/2016).

Guna mendorong partisipasi kontraktor atau pengusaha lokal lebih besar lagi, kata Dia, sebaiknya diberikan insentif dengan menurunkan dana jaminan. Karena semakin besar saham yang dimiliki pengusaha lokal disalah satu pembangkit semakin kecil dana jaminan yang diwajibkan. Sebaliknya, untuk pembangkit yang sebagian besar sahamnya dimiliki kontraktor asing dan investor kakap tetap sebesar 10%. “Dengan cara begini, akan mempercepat partisipasi usahawan lokal dan mendorong investor asing bermitra dengan lokal,” ujar Arthur.

Arthur mengatakan, gagasan mempermudah persyaratan dan administrasi bagi kontraktor lokal dalam mengakses ke pembangkit listrik sebaiknya perlu segera ditindaklanjuti oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). “Sebelumnya kan hanya 1%, malah kemudian jadi 10%,” ucapnya.

PLN memperketat persyaratan bagi peserta tender proyek 35.000 MW untuk mencegah pembangkit-pembangkit listrik mangkrak di Fast Tracking Project (FTP). Dana jaminan pelaksanaan yang sebelumnya hanya 1% kemudian dinaikkan menjadi 10% dari total nilai proyek. Tak hanya itu, bila dalam 1 tahun kontraktor tidak mengerjakan pembangkit, dana jaminan tersebut akan diambil alih oleh PLN.

Namun, akibat kebijakan itu, perkembangan proyek 35.000 MW berjalan lamban selama semester I-2016. Bahkan Presiden Joko Widodo mengevaluasi program tersebut sebab dinilai eksekusinya tidak menunjukan kemajuan. Presiden meminta agar lembaga terkait mengevaluasi mulai dari proses tender, pembiayaan, hingga rencana pengelolaannya di PLN. Ditemukan, salah satu penghambat laju eksekusi program tersebut yakni tingginya dana jaminan sebesar 10%.

Kementerian ESDM kemudian meminta PLN untuk meringankan beban kontraktor soal dana jaminan sebesar 10% menjadi 5% di proyek listrik 35.000 MW. Pasalnya, beban keuangan kontraktor sudah cukup berat sebab harus mencari lebih banyak dana untuk membangun pembangkit listrik. “Dengan membayar dana jaminan 10%, keuangan kontraktor makin terbebani dan dapat menghambat proses pembangunan. Sebab itu, gagasan pemerintah ini sebaiknya PLN segera merevisi persyaratan itu,” ungkapnya.

Arthur menilai, kebijakan 10% jaminan ini juga sama saja dengan menutup ruang bagi partisipasi kontraktor lokal dan membuka pintu masuk yang sangat luas hanya bagi investor atau kontraktor asing serta pemodal besar. “Sedangkan kita mau pelaku usaha lokal ikut berpartisipasi di proyek ini,” jelasnya.

Padahal sebelumnya, Presiden memintah agar pelaku usaha lokal dilibatkan dalam proyek pembangkit listrik. Bahkan Presiden meminta agar proyek mikro hidro (PLT­­MH) diperbanyak. Alasannya, PLTMH adalah pembangkit yang teknologinya sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan lokal serta dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Sejalan dengan Arthur, Sekjen APLSI Priamanaya Djan berharap, agar PLN segera menyerap aspirasi dunia usaha ini. Menurutnya, dengan adanya peringanan persyaratan ini dapat membangkitkan optimisme bagi kontraktor lokal dan para kontraktor menyelesaikan proyek-proyeknya.

“Justru kalau tetap 10% ini akan membuat kontraktor lokal tidak optimistis sebab syaratnya berat. Dan kalau berat, proyeknya mangkrak, PLN akan ambil alih. Ini malah akan membuat dunia usaha mulai meragukan kesiapan program pembangkit listrik 35 ribu MW,” ujar Pria yang juga Sekjen BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini (Hipmi).

Pria mengatakan, bila khawatir proyeknya akan mangkrak dan menghindari kontraktor abal-abal, PLN dapat selektif dengan melihat jejak rekam dan sejarah dari kinerja investor tersebut. Sehingga yang masuk ke dalam proyek tersebut merupakan investor yang memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang baik. Terkait, keringanan persyaratan 1%, seperti diusulkan oleh APLSI, merupakan upaya memajukan dan memberdayakan pelaku usaha lokal. “Memang harus ada keberpihakan kepada pelaku usaha lokal yang serius menggarap proyek ini. Kalau tidak ya kita bisa hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” tandasnya. (cze/hlb)