BUMN Geo Dipa.

Ada Kriminalisasi Terhadap Mantan Dirut BUMN Geo Dipa Energi, Komisi Yudusial RI Diminta Awasi Proses Persidangan

Fokusbisnis.com, Jakarta – Komisi Yudisial RI diminta untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara khusus terhadap pelaksanaan persidangan pertama mantan Dirut BUMN Geo Dipa Samsudin Warsa yang akan digelar pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Kami beranggapan bahwa dakwaan tersebut terkesan dipaksakan karena sebenarnya tidak ada unsur pidana sama sekali dalam perkara ini dan tidak benar bahwa Klien kami telah melakukan penipuan karena BUMN ini dianggap tidak memiliki izin konsesi,” kata Lia Alizia, S.H., kuasa hukum Samsudin Warsa di Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Lia menjelaskan bahwa persidangan nanti akan dilakukan dengan susunan Majelis Hakim yang terdiri dari Djoko Indiarto, S.H., M.H., Tursinah Aftianti, S.H., M.H., dan Sohe, S.H., M.H.

“Perlu kami sampaikan bahwa terdapat fakta-fakta yang dapat membuktikan tidak adanya unsur pidana dalam perkara ini,”

Salah satunya, adalah Minutes of Meeting tertanggal 1 Agustus 2005 dan 19 Agustus 2005 yang sangat jelas membuktikan adanya kesepakatan antara Geo Dipa dan Bumigas bahwa Geo Dipa tidak mempunyai kewajiban untuk menyerahkan bukti izin konsesi (concession right) kepada Bumigas dan tidak akan membahas izin konsesi tersebut.

Anehnya, pada saat penyerahan berkas-berkas dari pihak Bareskrim kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Klien kami tidak menemukan adanya dokumen Minutes of Meeting tertanggal 1 Agustus 2005 dan 19 Agustus 2005 tersebut yang mana sebenarnya telah disampaikan oleh Klien kami selama proses penyidikan.

“Patut diduga bahwa pemeriksaan perkara ini tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan oleh Klien kami yang tentunya menimbulkan ketidakadilan di pihak Klien kami,” kata Lia.

Pihak kuasa hukum yang terdiri dari Lia Alizia, S.H., Heru Mardijarto, S.H., MBA., Yusfa Perdana, S.H., dan Rudy Andreas Halomoan Sitorus, S.H itu berharap, perkara ini dapat menjadi perhatian dan pengawasan Komisi Yudisial demi tegakknya peradilan yang adil dan bersih serta kemandirian hakim yang sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Seperti diketahui, kasus ini bermula dari masalah wanprestasi yang dilakukan oleh Bumigas yang tidak memenuhi komitmen berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Oleh sebab itu Badan Arbitrasei Nasional Indonesia (BANI) memutuskan kontrak kerjasama berakhir dan menyatakan Bumigas cidera janji.

Tidak puas dengan keputusan BANI, pihak Bumigas melakukan berbagai cara upaya hukum, termasuk melakukan kriminalisasi terhadap mantan Dirut BUMN Geo Dipa ini. Potensial kerugian negara yang terjadi bisa lebih dari Rp 1,5 Triliun karena pembangunan PLTP oleh Geo Dipa terhambat akibat perkara pidana ini.

PT Geo Dipa Energi adalah pemilik PLTP Dieng dan Patuha yang merupakan aset negara dan termasuk ke dalam program Pemerintah Republik Indonesia untuk ketahanan energi listrik 35.000 MW sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo.

Bahkan PLTP Dieng dan Patuha telah ditetapkan sebagai salah satu obyek vital nasional. “Kami sangat menyayangkan apabila ada potensi kerugian negara yang cukup besar yang akan timbul dengan adanya perkara ini;” kata Lia. (tim)